[Siaran Pers] Implementasi Aplikasi Monitoring Evaluasi Untuk Memantau Kinerja Pengadaan Pemerintah 27 Pebruari 2020 | Siaran Pers

SIARAN PERS

Implementasi Aplikasi Monitoring Evaluasi

Untuk Memantau Kinerja Pengadaan Pemerintah

Implementasi Aplikasi Monitoring Evaluasi

Untuk Memantau Kinerja Pengadaan Pemerintah

Jakarta – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengembangkan Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal (AMEL) sebagai alat monitoring dan evaluasi untuk menyajikan data pengadaan mulai dari perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, kontrak, hingga serah terima pekerjaan dan pembayaran.

Melalui AMEL, data proses pengadaan barang/jasa hingga pembayaran pekerjaan dapat terintegrasi. Selain itu, pengolahan data pelaporan pengadaan, dan monitoring realisasi anggaran dapat dilakukan secara online dan realtime. Hasilnya, seluruh kinerja pelaksanaan  pengadaan dapat dipantau secara lebih mudah.

Kepala LKPP Roni Dwi Susanto mengatakan AMEL juga dapat digunakan sebagai alat kontrol pimpinan dalam mempercepat dan mengendalikan pelaksanaan anggaran melalui perspektif pengadaan yang akan disajikan di dalam Dashboard Monev Pengadaan. “Kita bisa mengetahui informasi kinerja pelaksanaan pengadaan dan pembayaran serta dapat meningkatkan kualitas laporan K/L/Pemda. “ tegasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, selain hal diatas, data pengadaan di dalam AMEL dapat menjadi bahan rujukan Pimpinan K/L/PD untuk menentukan strategi pengadaan pada tahun berikutnya. “Misalnya seperti identifikasi kebutuhan, menentukan prioritas pengadaan, mengenali kondisi kompetisi pasar, menentukan metode dan cara pengadaan, dan menentukan jenis kontrak pengadaan,” tukas Roni.

Aplikasi AMEL di-install dan dikelola oleh masing-masing Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) K/L/Pemda. Komitmen pimpinan K/L/Pemda dalam pengelolaan AMEL akan dituangkan ke dalam naskah Nota Kesepahaman antara Kepala LKPP dengan Menteri/Kepala Daerah. Pelaksanaan penandatanganan dilakukan di kantor LKPP, hari ini (27/02).

Sebagaimana diketahui total belanja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) di 2020 adalah senilai Rp.2.159 triliun. Lebih dari separuhnya dialokasikan untuk pengadaan pemerintah, yaitu senilai Rp. 1.166 triliun. Menurut data LKPP, hingga Januari 2020, baru Rp. 413,8 triliun atau sepertiga data yang sudah diinput ke dalam sistem rencana umum pengadaan (SiRUP), padahal proses input ke dalam SiRUP adalah prasyarat untuk melakukan pengadaan.

Akhir tahun lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat tidak berkenan saat mengetahui masih ada proses tender senilai Rp 39 triliun yang belum terlaksana hingga November 2019 ini. Apalagi dari angka tersebut, Rp 31 triliun di antaranya proyek infrastruktur oleh kementerian/lembaga/pemda terkait. Kepala  LKPP mengeluarkan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2019 tanggal 11 November 2019 yang ditujukan kepada seluruh K/L/Pemda untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Jokowi tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian

Ttd

Iwan Herniwan

===================================================

Tentang LKPP

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014. Salah satu fungsi LKPP adalah untuk merumuskan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah serta melakukan pembinaan dan pengembangan sistem informasi, diantaranya adalah SPSE, e-katalog, e-purchasing dan e-monev, serta mengembangan SDM pengadaan, membina pelaku usaha dan membantu penyelesaian permasalahan pengadaan.

Dalam praktiknya, LKPP berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LKPP di bawah koordinasi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:

Telp. 021- 299 12 450 ext. 0944/0945 | wa. 0821-2313-5553| Twitter/Instagram: @LKPP_RI | email: humas@lkpp.go.id |

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *